PERAN OJK DALAM PENGATURAN KEUANGAN NASIONAL

Bagi anda yang belajar ekonomi khususnya masalah keuangan pastilah tidak asing lagi dengan dunia perbangkan. Dunia perbangkan semakin berkembang seiring dengan semakin pesatnya perekonomian di indonesia. Anda juga bisa jadi sudah tidak asing lagi dengan istilah OJK, atau otoritas jasa keungan.

Oleh karena itu berkaitan dengan semakin banyaknya bank yang muncul di Indonesia, semakin  semakin dibutuhkan juga keprofesionalan yang lebih tinggi guna mendukung kinerja perbankan di Indonesia. Perwujudan sebuah bank yang sehat dan bebas dari masalah mutlak diperlakukan agar tidak mempengaruhi kestabilan ekonomi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia parbankan.

Guna mengawasi dan mengatur kinerja berbankan tersebut pastilah dibutuhkan suatu lembaga lain yang saat ini kita kenal sebagai bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai satu-satunya yang memiliki tujuan menjaga kestabilan rupiah mendapatkan wewenang khusus mengatur dan mengawasi perbankan yang ada di Indonesia. Dengan kewewenangannya tersebut, bank Indonesia dengan bebas bisa memberingatan peringatan kepada pihak bank lain, jika bank tersebut terbukti melakukan pelanggaran.

Mungkin saat ini menjadi pertanyaan anda, apakah kaitan bank Indonesia tersebut dengan OJK (otoritas jasa keuangan)? Pertanyaan tersebut wajar untuk anda kemukakan karena memang terdapat keterkaitan antara bank Indonesia dengan OJK. Untuk lebih jelas mengenai keterkaitan lembaga tersebut serta hal-hal yang melatar belakanginya, anda akan mendapatkan jawabannya di bawah ini!

Apa OJK itu?

Bagi anda yang belum pernah mendengar masalah OJK, berikut ini informasi mengenai pengertian OJK. OJK bisa diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap perbankan. Sesuai dengan tugasnya tersebut, mungkin masih ada pertanyaan, apakah tugas tersebut bukan wewenang bank Indonesia?

Ternyata untuk jawab semua itu harus dipaparkan mengenai latar belakang munculnya OJK tersebut berkaitan dengan tugas awal dari bank Indonesia yang meliputi pengawasan dan pengaturan perbankan, ternyata menurut berbagai macam kalangan, tugas dari bank Indonesia tersebut belum dilakukan secara maksimal. Selain karena banyaknya tugas yang harus dilakukan oleh bank Indonesia, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan tugas bank Indonesia tersebut belum berjalan sesuai dengan harapan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011, dan beroperasi Januari 2013 (untuk pasar modal dan LKNB) dan 2014 (untuk perbankan). Aturan ini menjelaskan fungsi OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK sendiri didirikan untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Dengan terbentuknya OJK maka secara otomatis pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) beralih ke OJK.

Pembentukan OJK tentunya dengan mempertimbangkan beberapa alasan, salah satunya adalah terkait fungsi Bank Indonesia. Bank Indonesia yang dulunya diberi tugas mengawasi dan mengatur sektor perbankan pada kenyataannya dianggap belum mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal. Bank Indonesia juga dilihat mempunyai tugas yang sangat berat sehingga membutuhkan lembaga pembantu. Di samping itu, hingga saat ini, Bank Indonesia masih dianggap sangat rentan dengan intervensi dari berbagai pihak terutama pemerintah dan pengusaha. Kondisi ini menjadi dorongan untuk membentuk lembaga pengawas yang lebih independen. Lembaga pengawas perbankan harus bebas dari intervensi dan campur tangan pihak manapun sehingga mampu bekerja secara profesional.

Untuk itu dibentuklah OJK yang diharapkan dapat melakukan pembagian tugas dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia yang dulunya juga bertugas mengawasi perbankan, dengan terbentuknya OJK maka dengan sendirirnya tugas tersebut akan berpindah kepada OJK. OJK diberi tugas dalam hal mikro (micro-prudential supervision) yakni mengawasi bank-bank yang ada di Indoensia. Sementara Bank Indonesia sendiri akan lebih bertanggung jawab dalam menangani masalah yang lebih makro ( macro-prudential supervision) misalnya terkait dengan kebijakan moneter dan penanganan di saat krisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, sebetulnya peran OJK sebagai lembaga pengawas keuangan ini tak benar-benar baru. Di dalamnya terdapat penyatuan wewenang dan kekuasaan beberapa institusi yang sudah ada.

Selain mengambil alih tugas Bapepam-LK dan Bank Indonesia, pembentukan OJK juga menjadi respon atas perkembangan sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan globalisasi dan keterbukaan pasar. Semakin majunya sistem teknologi dan komunikasi dalam perbankan juga mendorong pemerintah untuk mereformasi sistem pengawasan perbankan. Sistem keuangan menjadi semakin kompleks, dinamis, hybrid, dan saling terkait. Untuk itu kemudian diperlukan OJK sebagai lembaga dengan fungsi dan sistem yang telah terintegrasi.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan, lembaga-lembaga yang akan  berada di bawah pengawasan OJK adalah perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau multifinance, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan ini mencakup pergadaian (PT Pegadaian), lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, yaitu penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.

Tujuan dan tugas OJK

Sebagaimana UU no 23 tahun 2011 yang membahas OJK, maka bisa dijelaskan secara mudah dan sederhana tujuan dari pembentukan OJK tersebut khusus untuk tujuan dari pembentukan OJK dapat dilihat pada UU No 23 tahun 2011 yang pasal 4 yang intisarinya terdiri atas:

1.      Dengan adanya OJK tersebut diharapkan akan tercipta sebuah lembaga keuangan yang bisa bekerja secara transparan, teratur, adil, dan akuntabel. Dengan begitu diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pada lembaga keuangan menjadi lebih professional.

2.      Selain itu keberadaan OJK tersebut diharapkan mampu mewujudkan sebuah sistem keuangan yang bisa tumbuh secara lebih berkelanjutan dan stabil. Karena tanpa adanya keberlanjutan dan kestabilan pada system keuangan maka sistem keuangan akan semakin sulit untuk berkembang.

3.      Yang tidak kalah penting dari keberadaan OJK adalah lembaga ini diharapkan mampu melindungi setiap kepentingan konsumen dan masyarakat. Sehingga konsumen dan masyarakat merasa aman berhubungan dengan lembaga keuangan. Dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, maka hal tersebut juga akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan lembaga keuangan.

Tugas OJK sebagaimana UU no 23 tahun 2011 no 6 yang bisa disimpulkan sebagai berikut:

1.      OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatann yang berhubungan dengan jasa keuangan di sektor berbankan. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang serius dari OJK tersebut, tidak ada lagi penyelewengan pada jasa keuangan di sektor perbankan.

2.      Selain bertugas untuk mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan, tugas lain yang tidak kalah penting yang harus diemban oleh OJK adalah melakukan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

3.      Pengawasan lain yang juga merupakan tanggung jawab dari OJK adalah pengawasan pada lembaga peransuransian, lembaga pembiayaan, lembaga dana pensiun, dan jasa keuangan lain.

Wewenang OJK sesuai denga UU no 23 tahun 2011 pasal 9

1.      OJK memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah kebijakan operasional pengawasan terhadap setiap kegiatan

2.      OJK berwenang untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, perlindungan terhadap konsumen serta tindakan lain terhadap lembaga keuangan sesuai dengan undang-undang.

3.      Memberlakukan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan.

4.      Melakukan pengawasan terhadap setiap tugas yang dilakukan oleh kepala eksekutif.

5.      Memberikan perintah tertulis yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan maupun pihak-pihak lain.